PENDUDUKAN JEPANG
DI INDONESIA
PENDAHULUAN
Selamat, atas keberhasilan Anda
menyelesaikan modul 3 cawu I. Pada
modul tiga tersebut, Anda telah
diperkenalkan bagaimana latar belakang
lahirnya Nasionalisme Indonesia, proses
pertumbuhan dan perkembangan
ideologi serta organisasi pergerakan
Nasional Indonesia. Pengetahuan
tersebut, akan menjadi bekal dalam
menguasai materi modul 4 cawu 2, yang
berjudul Pendudukan Jepang di
Indonesia.
Modul 4 ini merupakan materi yang
berkesinambungan dengan modul 2 dan
3 khususnya modul 3, tentang
perjuangan pergerakan kemerdekaan
Bangsa Indonesia yang tidak berhenti
pada masa pendudukan Belanda saja,
namun terus berlanjut walaupun
pendudukan Indonesia telah beralih ke
tangan Jepang. Bahkan dapat dikatakan
masa pendudukan Jepang merupakan
masa yang teramat sulit sekaligus
menghantarkan kemerdekaan Indonesia.
Anda akan menyaksikan sendiri, bahwa
pengetahuan Anda mengenai modul 2
dan 3 sangat diperlukan dan tetap
diingat untuk dapat dengan mudah
melewati modul 4 ini, bahkan akan
dilanjutkan dalam modul 5.
Dalam modul 4, isi pokok materi
mencakup bentuk-bentuk eksploitasi
pendudukan Jepang di Indonesia dan
pengaruhnya dalam berbagai aspek
kehidupan bangsa Indonesia, bentuk-
bentuk pergerakan Nasional pada masa
pendudukan Jepang serta upaya
mempersiapkan kemerdekaan Indonesia.
Melalui modul ke empat ini, Anda akan
mempelajari bagaimana masa
pendudukan Jepang di Indonesia. Materi
ini sangat penting untuk Anda ketahui,
karena praktek kolonisasi Jepang tidak
kalah kejam dengan Belanda. Bahkan
waktu yang singkat tiga setengah tahun,
telah menimbulkan kesengsaraan dan
penderitaan rakyat Indonesia yang amat
menyedihkan dan menyakitkan.
Khususnya saat Anda mempelajari
praktek kolonisasi Jepang yang telah
menimbulkan dampak negatif bagi
bangsa Indonesia, walaupun tidak
menutup kemungkinan ada pula dampak
positif yang dapat Anda petik sebagai
hikmahnya.
Perlakuan kejam dari pemerintah
pendudukan Jepang ternyata tidak
menghilangkan tekad dan semangat para
tokoh pergerakan Nasional untuk terus
berjuang demi tercapai cita-cita
Indonesia Merdeka.
Setelah Anda mempelajari modul ini,
diharapkan mampu menjelaskan kembali
dampak pendudukan Jepang dalam
berbagai aspek kehidupan bangsa
Indonesia, menjelaskan aktivitas
pergerakan Nasional Indonesia pada
masa pendudukan Jepang dan
menjelaskan bagaimana upaya bangsa
Indonesia dalam mempersiapkan
kemerdekaan.
Untuk mencapai tujuan tersebut di atas,
modul ini dibagi menjadi 3 kegiatan:
a .Kegiatan pertama khusus
membicarakan praktek-praktek
kolonisasi Pemerintah Militer Jepang
dan dampaknya terhadap kehidupan
bangsa Indonesia dalam aspek
poleksosbudmil (politik, ekonomi, sosial,
budaya dan militer),
b.Kegiatan kedua membahas peran
organisasi pergerakan Nasional pada
masa Jepang khususnya peranan PUTERA
dan PETA,
c . Kegiatan ketiga membahas upaya yang
dilakukan bangsa Indonesia untuk
mempersiapkan kemerdekaan Indonesia
melalui badan (BPUPKI dan PPKI).
Keyakinan dan semangat Anda untuk
dapat menguasai seluruh kemampuan
yang diharapkan, akan menjadi
semangat keberhasilan Anda.
Untuk memudahkan, ikutilah petunjuk
berikut:
-Bacalah setiap penjelasan yang
diberikan secara cermat dan ulangi
untuk konsep yang Anda anggap penting
(jika perlu garis bawahi).
-Waktu yang dibutuhkan untuk
mnyelesaikan modul 4 ini adalah 3
pertemuan atau 6 x 45 menit.-Kuasai
istilah-istilah dengan membaca daftar
istilah di belakang modul.
-Amati peta yang tersedia dalam
modul,kerjakan latihan yang tersedia
tanpa melihat lembar jawaban terlebih
dahulu, setelah selesai silahkan
mencocokkan jawaban dengan kunci
jawaban yang tersedia di belakang
modul.
Kegiatan belajar 1 :Dampak Pendudukan
Jepang Dalam Berbagai Aspek Kehidupan
Bangsa Indonesia
DAMPAK PENDUDUKAN JEPANG
DALAM BERBAGAI ASPEK KEHIDUPAN
BANGSA INDONESIA
Setelah Anda mempelajari modul ini,
Anda diharapkan mampu:
1. Menjelaskan dampak pendudukan
Jepang dalam aspek kehidupan politik
dan birokrasi;
2. Menjelaskan dampak pendudukan
Jepang dalam aspek kehidupan ekonomi
dan sosial;
3. Menjelaskan dampak pendudukan
Jepang dalam aspek kehidupan budaya;
4. Menjelaskan dampak pendudukan
Jepang dalam aspek kehidupan militer.
a. Pendudukan Jepang di Indonesia
Anda masih ingat ajaran Shinthoisme
tentang “Hakko Ichiu”? Hakko Ichiu
berarti kesatuan keluarga umat manusia.
Ajaran tersebut telah memberi motivasi
bangsa dan pemerintah Jepang untuk
membangun masyarakat dunia di bawah
kendali Jepang. Semangat tersebut
diaktualisasikan dalam bentuk
melancarkan semangat imperialisme dan
ekspansi ke Asia Tenggara, salah satunya
Indonesia.
Anda tentu masih ingat peristiwa
“Perang Pasifik” pada modul 2 yang lalu.
Peristiwa tersebut telah menghantarkan
Jepang ke Bumi Indonesia. (Baca kembali
PD II khususnya perang Pasifik). Pada
tanggal 8 Maret 1942 panglima tentara
Hindia Belanda (Letjen H. Ter P o e r t e
n ) menandatangani piagam penyerahan
tanpa syarat di Kalijati kepada angkatan
perang Jepang di bawah pimpinan Letjen
Hitoshi Imamura. Sejak saat itu dengan
resmi Indonesia berada di bawah
kekuasaan bala tentara Jepang dan
Belanda telah kehilangan haknya atas
Indonesia.
Untuk menambah wawasan Anda Silakan
simak gambar 1. Setelah menyimak
gambar tersebut, perhatikan uraian
materi berikutnya.
Untuk lebih memperkuat ingatan Anda
tentang materi perang Pasifik, silahkan
Anda pelajari peta wilayah pendudukan
Jepang di Asia. Buatlah catatan nama
kota, wilayah, negara yang diserbu dan
dikuasai dalam buku catatan Anda.
Selanjutnya materi ini akan diuraikan
sesuai bidang kajian, agar Anda lebih
mudah memahaminya.
b. Aspek politik
Kebijakan pertama yang dilakukan Dai
Nippon (pemerintah militer Jepang)
adalah melarang semua rapat dan
kegiatan politik. Pada tanggal 20 Maret
1942, dikeluarkan peraturan yang
membubarkan semua organisasi politik
dan semua bentuk perkumpulan. Pada
tanggal 8 September 1942 dikeluarkan UU
no. 2 Jepang mengendalikan seluruh
organisasi nasional.
Anda dapat membayangkan, keluarnya
UU tersebut, praktis menjadikan
organisasi nasional yang pada saat itu
sedang giat-giatnya memperjuangkan
kemerdekaan Indonesia harus
dilumpuhkan. Anda masih ingat
perjuangan Parindra dan GAPI?
Perjuangan Parindra dan GAPI adalah
Indonesia mulia dan sempurna serta
berusaha untuk menentukan nasib
sendiri bagi bangsa Indonesia. Parindra
berusaha untuk mempersatukan
persepsi/pandangan organisasi
pergerakan nasional dengan cara
menggabungkan beberapa organisasi.
Sementara GAPI berjuang untuk
mencapai kemerdekaan dengan jalan
perjuangan melalui tuntutan Indonesia
berparlemen. Tentu saja perjuangan
Parindra dan GAPI akan membahayakan
posisi Jepang yang baru saja
menginjakkan kakinya di Indonesia.
Dalam rangka menancapkan kekuasaan
di Indonesia, pemerintah militer jepang
melancarkan strategi politisnya dengan
membentuk gerakan Tiga A.
Gerakan ini merupakan upaya Jepang
untuk merekrut dan mengerahkan
tenaga rakyat yang akan dimanfaatkan
dalam perang Asia Timur Raya. Berbagai
propaganda akan dilakukan agar gerakan
tersebut sukses dan Indonesia dapat
meyakini bahwa Jepang adalah bangsa
Asia yang memiliki kelebihan dan dapat
diharapkan membebaskan Indonesia dari
penjajahan Barat.
Gerakan Tiga A dalam realisasinya, tidak
mampu bertahan lama, karena rakyat
Indonesia tidak sanggup menghadapi
kekejaman militer Jepang dan berbagai
bentuk eksploitasi yang dilakukan
bahkan jika boleh mengistilahkan,
“masih lebih baik dijajah oleh Belanda
daripada dijajah Jepang”. Hal tersebut
membuktikan kekejaman militer Jepang
sulit tertandingi.
Ketidaksuksesan gerakan Tiga
A,membuat Jepang mencari bentuk lain
untuk dapat menarik simpati rakyat.
Upaya yang dilakukan adalah
menawarkan kerjasama dengan para
pemimpin indonesia untuk membentuk
“Putera”. melalui Putera diharapkan
para pemimpin nasional dapat
membujuk kaum Nasionalis sekuler dan
intelektual untuk mengabdikan pikiran
dan tenaganya demi kepentingan perang
melawan Sekutu.
Melihat peluang untuk melakukan
perjuangan secara non kooperasi sulit
dilakukan, akhirnya para pemimpin
mencoba memanfaatkan peluang
kerjasama tersebut, dengan harapan
Putera dapat menjadi wadah untuk
menggalang prsatuan dan menjadi
kekuatan tersembunyi. Paling tidak
Putera akan menjadi wadah untuk
melakukan konsolidasi kekuatan minimal
para pemimpin dapat berdialog dengan
rakyat melalui sarana/fasilitas yang
dimiliki pemerintah Jepang.
Keberhasilan organisasi Putera, tidak
terlepas dari kemampuan para pemimpin
serta tingginya kepercayaan rakyat
Indonesia pada para tokoh nasional
untuk memperjuangkan Indonesia
merdeka. Indikasinya dapat Anda lihat
dari kemajuan organisasi Putera sampai
ke berbagai daerah dan kemandirian
Putera dalam menjalankan kegiatan
operasional tanpa suntikan dana dari
pemerintah Jepang. meskipun Putera
tidak mampu menghasilkan karya
konkrit bagi perjuangan pergerakan
nasional namun, dengan adanya Putera
mentalitas bangsa Indonesia secara tidak
langsung sudah dipersiapkan untuk
dapat memperjuangkan proklamasi
kemerdekaan. Hal serupa dapat Anda
lihat pada pembentukan organisasi
militer PETA.
Langkah pendudukan selanjutnya Jepang
membentuk Dinas Polisi Rahasia yang
disebut Kempetai bertugas mengawasi
dan menghukum pelanggaran terhadap
pemerintah Jepang. Pembentukan
Kempetai ini menyebabkan tokoh-tokoh
pergerakan Nasional Indonesia memilih
sikap kooperatif untuk menghindari
halhal yang tidak diinginkan, karena
kekejaman Kempetai yang sangat
terkenal.
Diskriminasi politik tentara pendudukan
juga diterapkan, untuk membedakan
wilayah Jawa dengan luar Jawa. Untuk
pulau Jawa Jepang bersikap lemah
karena pertimbangan jauh dari Sekutu,
sementara untuk luar Jawa sebaliknya
mendapat kontrol/pengawasan yang
sangat ketat.
Selain itu, Jepangpun melakukan
propaganda untuk menarik simpati
bangsa Indonesia dengan cara:
a. Menganggap Jepang sebagai saudara
tua bangsa Asia (ingat Hakko Ichiu?)
b. Melancarkan semboyan 3A (Jepang
pemimpin, Jepang cahaya dan Jepang
pelindung Asia)
c. Melancarkan simpati lewat pendidikan
berbentuk beasiswa pelajar.
d. Menarik simpati umat Islam untuk
pergi Haji
e. Menarik simpati organisasi Islam
MIAI. (ingat modul 3, mengapa MIA tidak
dibubarkan?)
f. Melancarkan politik dumping
g. Mengajak untuk bergabung tokoh-
tokoh perjuangan Nasional seperti: Ir.
Soekarno, Drs. M. Hatta serta Sutan
Syahrir, dengan cara membebaskan
tokoh tersebut dari penahanan Belanda.
Selain propaganda, Jepang juga
melakukan berbagai tindakan nyata
berupa pembentukan badan-badan
kerjasama seperti berikut:
a . Putera (Pusat Tenaga Rakyat) dengan
tujuan membujuk kaum Nasionalis
sekuler dan intelektual agar
menyerahkan tenaga dan pikirannya
untuk mengabdi kepada Jepang.
b. Jawa Hokokai (Himpunan kebaktian
Jawa) merupakan organisasi sentral dan
terdiri dari berbagai macam profesi
(dokter, pendidik, kebaktian wanita pusat
dan perusahaan).
Penerapan sistem Autarki (daerah yang
harus memenuhi kebutuhan sendiri dan
kebutuhan perang). Sistem ini diterapkan
di setiap wilayah ekonomi. Contoh Jawa
menjadi 17 daerah, Sumatera 3 daerah,
dan Meinsefu (daerah yang diperintah
Angkatan Laut) 3 daerah.
Setelah penyerahan kekuasaan dari
Belanda kepada Jepang di Kalijati maka
seluruh daerah Hindia Belanda menjadi 3
daerah pemerintahan militer:
1. Daerah bagian tengan meliputi Jawa
dan madura dikuasai oleh tentara
keenambelas denagn kantor pusat di
Batavia.
2. Daerah bagian Barat meliputi
Sumatera dengan kantor pusat di Bukit
tinggi dikuasai oleh tentara
keduapuluhlima.
3. daerah bagian Timur meliputi
Kalimantan, Sulawesi, Nusantara, Maluku
dan Irian Jaya dibawah kekuasaan
armada selatan kedua dengan pusatnya
di Makassar.
Selain kebijakan politik di atas,
pemerintah Militer Jepang juga
melakukan perubahan dalam birokrasi
pemerintahan, diantaranya adalah
pembentukan organisasi pemerintahan
di tingkat pusat dengan membentuk
Departemen dan pembentukan Cou Sang
In/dewan penasehat. Untuk
mempermudah pengawasan dibentuk
tiga pemerintahan militer yakni:
1. Pembentukan Angkatan Darat/
Gunseibu, membawahi Jawa dan Madura
dengan Batavia sebagai pusat dan
dikenal dengan tentara ke enam belas
dipimpin oleh Hitoshi Imamura.
2. Pembentukan Angkatan Darat/
Rikuyun, yang membawahi Sumatera
dengan pusat Bukit Tinggi (Sumatera
Barat) yang dikenal dengan tentara ke
dua puluh lima dipimpin oleh Jendral
Tanabe.
3. Pembentukan Angkatan Laut/Kaigun,
yang membawahi Kalimantan, Sulawesi,
Nusa Tenggara, Maluku dan Irian dengan
pusatnya Ujung Pandang (Makasar) yang
dikenal dengan Armada Selatan ke dua
dengan nama Minseifu dipimpin
Laksamana Maeda.
Untuk kedudukan pemerintahan militer
sementara khusus Asia Tenggara
berpusat di Dalat/Vietnam.
Dengan sistem sentralisasi kekuasaan,
Jepang mencoba untuk menanamkan
kekuasaan di Indonesia. Pulau Jawa
menjadi pusat pemerintahan yang
terpenting, bahkan jabatan Gubernur
Jenderal masa Hindia Belanda dihapus
dan diambil alih oleh panglima tentara
Jepang di Jawa. Sementara status
pegawai dan pemerintahan sipil masa
Hindia Belanda tetap diakui
kedudukannya asal memiliki kesetiaan
terhadap Jepang. Status badan
pemerintahan dan UU di masa Belanda
tetap diakui sah untuk sementara, asal
tidak bertentangan dengan aturan
kesetiaan tentara Jepang.
Untuk lebih jelasnya, Anda dapat melihat
struktur Birokrasi pemerintahan Militer
dan Sipil pada masa pendudukan Jepang
dengan melihat bagan di bawah ini.
a . Pemerintahan Militer Jepang
b. Struktur pemerintahan sipil pada
masa pendudukan Jepang
Dari penjelasan di atas, tentang
kebijakan pemerintah militer Jepang di
bidang politik dan birokrasi dampak
yang dirasakan bangsa Indonesia antara
lain terjadinya perubahan struktur
pemerintahan dari sipil ke militer,
terjadi mobilitas sosial vertikal
(pergerakan sosial ke atas dalam
birokrasi) dalam masyarakat Indonesia.
Sisi positif yang dapat Anda ketahui,
bangsa Indonesia mendapat pelajaran
berharga sebagai jawaban cara mengatur
pemerintahan, karena adanya
kesempatan yang diberikan pemerintah
Jepang untuk menduduki jabatan penting
seperti Gubernur, dan wakil Gubernur,
Residen, Kepala Polisi.
Coba cek pemahaman Anda dengan
pertanyaan berikut:
1. Apa alasan Jepang mengangkat orang
Indonesia dalam jabatan penting?
2. Pelajaran apa yang dapat Anda tarik
dari sistem pemerintahan yang disusun
Jepang untuk Indonesia?
c. Aspek Ekonomi dan Sosial
Pada kedua aspek ini, Anda akan
menemukan bagaimana praktek
eksploitasi ekonomi dan sosial yang
dilakukan Jepang terhadap bangsa
Indonesia dan Anda bisa
membandingkan dampak ekonomi dan
sosial dengan dampak politis dan
birokrasi.
Hal-hal yang diberlakukan dalam sistem
pengaturan ekonomi pemerintah Jepang
adalah sebagai berikut:
1) Kegiatan ekonomi diarahkan
untuk kepentingan perang maka seluruh
potensi sumber daya alam dan bahan
mentah digunakan untuk industri yang
mendukung mesin perang. Jepang
menyita seluruh hasil perkebunan,
pabrik, Bank dan perusahaan penting.
Banyak lahan pertanian yang
terbengkelai akibat titik berat kebijakan
difokuskan pada ekonomi dan industri
perang. Kondisi tersebut menyebabkan
produksi pangan menurun dan kelaparan
serta kemiskinan meningkat drastis.
2) Jepang menerapkan sistem
pengawasan ekonomi secara ketat
dengan sanksi pelanggaran yang sangat
berat. Pengawasan tersebut diterapkan
pada penggunaan dan peredaran sisa-
sisa persediaan barang. Pengendalian
harga untuk mencegah meningkatnya
harga barang. Pengawasan perkebunan
teh, kopi, karet, tebu dan sekaligus
memonopoli penjualannya. Pembatasan
teh, kopi dan tembakau, karena tidak
langsung berkaitan dengan kebutuhan
perang. Monopoli tebu dan gula,
pemaksaan menanam pohon jarak dan
kapas pada lahan pertanian dan
perkebunan merusak tanah.
3) Menerapkan sistem ekonomi
perang dan sistem autarki (memenuhi
kebutuhan daerah sendiri dan
menunjang kegiatan perang).
Konsekuensinya tugas rakyat beserta
semua kekayaan dikorbankan untuk
kepentingan perang. Hal ini jelas amat
menyengsarakan rakyat baik fisik
maupun material.
4) Pada tahun 1944, kondisi politis
dan militer Jepang mulai terdesak,
sehingga tuntutan akan kebutuhan
bahan-bahan perang makin meningkat.
Untuk mengatasinya pemerintah Jepang
mengadakan kampanye penyerahan
bahan pangan dan barang secara besar-
besaran melalui Jawa Hokokai dan Nagyo
Kumiai (koperasi pertanian), serta
instansi resmi pemerintah. Dampak dari
kondisi tersebut, rakyat dibebankan
menyerahkan bahan makanan 30% untuk
pemerintah, 30% untuk lumbung desa
dan 40% menjadi hak pemiliknya. Sistem
ini menyebabkan kehidupan rakyat
semakin sulit, gairah kerja menurun,
kekurangan pangan, gizi rendah,
penyakit mewabah melanda hampir di
setiap desa di pulau Jawa salah satunya:
Wonosobo (Jateng) angka kematian
53,7% dan untuk Purworejo (Jateng)
angka kematian mencapai 224,7%. Bisa
Anda bayangkan bagaimana beratnya
penderitaan yang dirasakan bangsa
Indonesia pada masa Jepang (bahkan
rakyat dipaksa makan makanan hewan
seperti keladi gatal, bekicot, umbi-
umbian).
5) Sulitnya pemenuhan kebutuhan
pangan semakin terasakan bertambah
berat pada saat rakyat juga merasakan
penggunaan sandang yang amat
memprihatinkan. Pakaian rakyat
compang camping, ada yang terbuat dari
karung goni yang berdampak penyakit
gatal-gatal akibat kutu dari karung
tersebut. Adapula yang hanya
menggunakan lembaran karet sebagai
penutup.
Demikian bentuk praktek-praktek
eksploitasi ekonomi masa pendudukan
Jepang, yang telah begitu banyak
menghancurkan sumber daya alam,
menimbulkan krisis ekonomi yang
mengerikan dan berakhir dengan
tingginya tingkat kematian seperti yang
terjadi juga pada bidang sosial di bawah
ini, khususnya pergerakan sosial yang
dilakukan pemerintah Jepang dalam
bentuk Kinrohosi atau kerja bakti yang
lebih mengarah pada kerja paksa untuk
kepentingan perang.
Luasnya daerah pendudukan Jepang,
menyebabkan Jepang memerlukan
tenaga kerja yang sebanyak-banyaknya
untuk membangun sarana pertahanan
berupa kubu-kubu pertahanan, lapangan
udara darurat, gudang bawah tanah,
jalan raya dan jembatan. Tenaga untuk
mengerjakan semua itu, diperoleh dari
desa-desa di Jawa yang padat
penduduknya melalui suatu sistem kerja
paksa yang dikenal dengan Romusha.
Romusha ini dikoordinir melalui
program Kinrohosi/kerja bakti. Pada
awalnya mereka melakukan dengan
sukarela, lambat laun karena terdesak
perang Pasifik maka pengerahan tenaga
diserahkan pada panitia pengerah
(Romukyokai) yang ada di setiap desa.
Banyak tenaga Romusha yang tidak
kembali dalam tugas karena meninggal
akibat kondisi kerja yang sangat berat
dan tidak diimbangi oleh gizi dan
kesehatan yang mencukupi. Kurang lebih
70.000 orang dalam kondisi menyedihkan
dan berakhir dengan kematian dari ±
300.000 tenaga Romusha yang dikirim ke
Birma, Muangthai, Vietnam, Malaya dan
Serawak. (buku Sejarah kelas II Bumi
Aksara).
Kondisi sosial yang memprihatinkan
tersebut telah memicu semangat
Nasionalisme para pejuang Peta untuk
mencoba melakukan pemberontakan
karena tidak tahan menyaksikan
penyiksaan terhadap para Romusha.
Praktek eksploitasi/pengerahan sosial
lainnya yang dapat Anda ketahui adalah
bentuk penipuan terhadap para gadis
Indonesia untuk dijadikan wanita
penghibur ( Jung hu Lanfu) dan disekap
dalam kamp tertutup. Para wanita ini
awalnya diberi iming-iming pekerjaan
sebagai perawat, pelayan toko, atau akan
disekolahkan, ternyata dijadikan pemuas
nafsu untuk melayani prajurit Jepang di
kamp-kamp: Solo, Semarang, Jakarta,
Sumatera Barat. Kondisi tersebut
mengakibatkan banyak gadis yang sakit
(terkena penyakit kotor), stress bahkan
adapula yang bunuh diri karena malu.
(Sebagai gambaran Anda masih ingat
film “Romusha” dengan latar belakang
penjajahan Jepang).
Adapun kebijakan pemerintah Jepang di
bidang sosial yang dapat dirasakan
manfaatnya seperti pembentukan
Tonarigami (RT), satu RT ± 10 – 12 kepala
keluarga. Pembentukan RT ini bertujuan
untuk memudahkan pengawasan dan
memudahkan dalam mengorganisir
kewajiban rakyat serta memudahkan
pengawasan dari pemerintah desa.
Perubahan sosial dalam masyarakat
Indonesia terjadi pada masa
pemerintahan Jepang berupa
diterapkannya sistem birokrasi Jepang
dalam pemerintahan di Indonesia
sehingga terjadi perubahan dalam
institusi/lembaga sosial di berbagai
daerah (lihat struktur pemerintahan
desa/sipil).
Kini, Anda telah dapat mengetahui
informasi kondisi politik – ekonomi dan
sosial bangsa Indonesia pada masa
penjajahan Jepang. Untuk lebih luas
pemahaman Anda, silahkan Anda kaji
materi di bawah ini yang khusus
membahas aspek kebudayaan.
d. Aspek kebudayaan
Kebijakan yang diterapkan pemerintah
Jepang di bidang pendidikan adalah
menghilangkan diskriminasi/perbedaan
siapa yang boleh mengenyam/merasakan
pendidikan. Pada masa Belanda, Anda
tentu masih ingat, yang dapat merasakan
pendidikan formal untuk rakyat pribumi
hanya kalangan menengah ke atas,
sementara rakyat kecil (wong cilik) tidak
memiliki kesempatan. Sebagai gambaran
diskriminasi yang dibuat Belanda, ada 3
golongan dalam masyarakat:
1. Kulit putih (Eropa)
2. Timur Aing (Cina, India dll)
3. Pribumi
Pola seperti ini mulai dihilangkan oleh
pemerintah Jepang. Rakyat dari lapisan
manapun berhak untuk mengenyam
pendidikan formal. Jepang juga
menerapkan jenjang pendidikan formal
seperti di negaranya yaitu: SD 6 tahun,
SMP 3 tahun dan SMA 3 tahun. Sistem ini
masih diterapkan oleh pemerintah
Indonesia sampai saat ini sebagai satu
bentuk warisan Jepang.
Satu hal yang melemahkan dari aspek
pendidikan adalah penerapan sistem
pendidikan militer. Sistem pengajaran
dan kurikulum disesuaikan untuk
kepentingan perang. Siswa memiliki
kewajiban mengikuti latihan dasar
kemiliteran dan mampu menghapal lagu
kebangsaan Jepang. Begitu pula dengan
para gurunya, diwajibkan untuk
menggunakan bahasa Jepang dan
Indonesia sebagai pengantar di sekolah
menggantikan bahasa Belanda. Untuk itu
para guru wajib mengikuti kursus
bahasa Jepang yang diadakan.
Dengan melihat kondisi tersebut, Anda
akan mendapatkan dua sisi, yaitu
kelebihan dan kekuarangan dari sistem
pendidikan yang diterapkan pada masa
Belanda yang lebih liberal namun
terbatas. Sementara pada masa Jepang
konsep diskriminasi tidak ada, tetapi
terjadi penurunan kualitas secara drastis
baik dari keilmuan maupun mutu murid
dan guru.
Diskusikan dengan teman, orang tua/
siapa saja di lingkungan Anda yang
diperkirakan dapat memberi informasi:
1. Penjajah Belanda dalam hal
pendidikan lebih bersifat memecah belah
dan diskriminasi.
Coba apa alasannya.
2. Pendidikan Jepang misalnya bidang
militer seperti PETA apakah benar-benar
tulus? Jelaskan.
Kondisi di atas tidak terlepas dari target
pemerintah Jepang melalui pendidikan,
Jepang bermaksud mencetak kader-kader
yang akan mempelopori dan
mewujudkan konsep kemakmuran
bersama Asia Timur Raya, namun
dengan jalan yang salah, karena harus
melalui peperangan Asia Timur Raya.
Satu hal yang paling menarik untuk Anda
cermati adalah pemaksaan yang
dilakukan oleh pemerintah Jepang agar
masyarakat Indonesia terbiasa
melakukan penghormatan kepada Tenno
( Kaisar) yang dipercayai sebagai
keturunan dewa matahari ( Omiterasi
Omikami). Sistem penghormatan kepada
kaisar dengan cara membungkukkan
badan menghadap Tenno, disebut dengan
Seikeirei. Penghormatan Seikerei ini,
biasanya diikuti dengan menyanyikan
lagu kebangsaan Jepang ( kimigayo) .
Tidak semua rakyat Indonesia dapat
menerima kebiasaan ini, khususnya dari
kalangan Agama. Penerapan Seikerei ini
ditentang umat Islam, salah satunya
perlawanan yang dilakukan KH. Zainal
Mustafa, seorang pemimpin pondok
pesantren Sukamanah Jawa Barat.
Peristiwa ini dikenal dengan peristiwa
Singaparna.
Ada hal yang dapat Anda ketahui dari
kebijakan pemerintah Jepang di bidang
budaya yakni berkembangnya tradisi
kerja bakti secara massal melalui
kinrohosi/ tradisi kebaktian di dalam
masyarakat Indonesia. Adanya tradisi
kebaktian, kerja keras dan ulet dalam
mengerjakan tugas. Nilai tradisi Jepang
dan kemiliterannya melaui semangat
Bushido (semangat ksatria Jepang akan
dapat Anda ketahui dari analisa aspek
militer).
e. Aspek Kehidupan Militer
Pada aspek militer ini, Anda akan
memahami bahwa badan-badan militer
yang dibuat Jepang semata-mata karena
kondisi militer Jepang yang semakin
terdesak dalam perang Pasifik.
Memasuki tahun kedua pendudukannya
(1943), Jepang semakin intensif mendidik
dan melatih pemuda-pemuda Indonesia
di bidang militer. Hal ini disebabkan
karena situasi di medan pertempuran
(Asia – Pasifik) semakin menyulitkan
Jepang. Mulai dari pukulan Sekutu pada
pertempuran laut di Midway (Juni 1942)
dan sekitar Laut Karang (Agustus ’42 –
Februari 1943). Kondisi tersebut
diperparah dengan jatuhnya
Guadalacanal yang merupakan basis
kekuatan Jepang di Pasifik (Agustus
1943).
Situasi di atas membuat Jepang
melakukan konsolidasi kekuatan dengan
menghimpun kekuatan dari kalangan
pemuda dan pelajar Indonesia sebagai
tenaga potensial yang akan diikutsertakn
dalam pertempuran menghadapi Sekutu.
Di bawah ini Anda akan mempelajari
bentuk-bentuk barisan militer yang
dipersiapkan oleh Jepang antara lain:
a . 9 Maret 1943 didirikan gerakan
Seinendan (Barisan Pemuda).
Pelantikannya dilakukan 29 April 1943,
dengan anggota ± 3500 pemuda.
Tujuannya untuk melatih dan mendidik
para pemuda, agar mampu menjaga dan
mempertahankan tanah air dengan
kekuatan sendiri. Persyaratan untuk
menjadi Seinendan adalah: pemuda
berusia 14 – 23 tahun.
Untuk lebih meningkatkan pemahaman
Anda. Simaklah gambar 4 diatas,
selanjutnya simak uraian materi
berikutnya!
b. Pembentukan Barisan Pelajar
( Gokutai) untuk pelajar SD – SLTA,
seperti t erlihat pada gambar berikut
ini:
c. Pembentukan Barisan bantu
Polisi ( Keibodan), dengan syarat yang
lebih ringan dari Seinendan, usia yang
diprioritaskan ± 23 – 25 tahun. Untuk
Keibodan ini ada keharusan untuk setiap
desa (ku) yang memiliki pemuda dengan
usia tersebut dan berbadan sehat wajib
menjadi Keibodan. Sistem pengawasan
Keibodan ini diserahkan pada Polisi
Jepang. Ada beberapa istilah Keibodan
sesuai dengan wilayah atau daerahnya
seperti di Sumatera disebut dengan
Bogodan sedangkan di daerah Angkatan
Laut, khususnya di Kalimantan disebut
dengan Borneo Konon Hokokudan
dengan jumlah pasukan ± 28.000 orang.
d. Pembentukan barisan pembantu
Prajurit Jepang ( Heiho) April 1943.
Anggota Heiho adalah pemuda berusia ±
18 – 25 tahun, dengan pendidikan
terendah SD. Mereka akan ditempatkan
langsung pada angkatan perang Jepang
(AL – AD). Walaupun berstatus pembantu
prajurit tetapi mereka dilatih untuk
mampu menggunakan senjata dan
mengoperasikan meriam-meriam
pertahanan udara. Bahkan saat perang
semakin hebat mereka diikutsertakan
bertempur ke front di Solomon dan
tempat lain. Disinilah para pemuda kita
mendapat tempat latihan militer yang
sesungguhnya dengan kemampuan yang
tinggi.
e. Pembentukan Barisan Semi
Militer khusus direkrut dari golongan
Islam dengan nama : Hizbullah (Tentara
Allah) diantaranya tokoh Otto
Iskandinata dan Dr. Buntaran
Martoatmojo
.f. Pembentukan Pasukan Pembela
Tanah Air ( PETA) tanggal 3 Oktober 1943
dilakukan oleh Letjen Kumakici Harada
melalui Osamu Seiri no. 44 yang
mengatur tentang pembentukan PETA.
Pembentukan PETA ini, Jepang bercermin
dari Perancis saat menguasai Maroko
dengan memanfaatkan pemuda Maroko
sebagai tentara Perancis.Secara khusus
penjelasan tentang PETA, akan lebih
diperluas, karena peranan anggota PETA
ini sangat besar dalam upaya
memperjuangkan kemerdekaan dan
mempertahankannya. Disinilah inti dari
kekuatan militer RI nantinya (sering
diistilahkan dengan embrio dari TNI).
g. Pembentukan Jawa Hokokai
Memasuki tahun 1944 kondisi Jepang
bertambah buruk. Satu persatu
wilayahnya berhasil dikuasai Sekutu,
bahkan serangan langsung mulai
diarahkan ke negeri Jepang sendiri.
Melihat kondisi tersebut pada tanggal 9
September 1944 PM Kaiso
mendeklarasikan janji kemerdekaan
untuk Indonesia di kemudian hari. Janji
ini semata-mata untuk memotivasi
bangsa Indonesia agar tetap setia
membantu perjuangan militer Jepang
dalam menghadapi Sekutu. Beberapa
hari sesudah janji kemerdekaan
dibentuklah Benteng perjuangan Jawa
( Jawa Sentotai) ini merupakan badan
perjuangan dalam Jawa Hokokai, bahkan
organisasi lainpun dibentuk seperti
Barisan Pelopor ( Suisyintai) dipimpin
langsung oleh Ir. Soekarno, Sudiro, RP.
Suroso, Otto Iskandardinata dan Dr.
Buntaran Martoatmojo.
Melalui bentuk-bentuk pelatihan militer
di atas, Anda akan dapat memahami sisi
positif dan negatif yang dapat dirasakan
para pemuda Indonesia. Para pemuda
kita tidak hanya dilatih kemampuan dan
keterampilan militernya dalam
menggunakan senjata tetapi sikap dan
mental merekapun tanpa sadar dibentuk
dengan suatu semangat Bushido (sikap
para ksatria militer Jepang) baik disiplin,
keuletan/daya juang yang tinggi, kerja
keras, jujur dan berani menghadapi
tantangan serta memiliki tanggung
jawab.
Sikap mental yang seperti ini akan
menjadi kekuatan tersendiri dari para
pemuda Indonesia dalam menghadapi
kekejaman tentara Jepang seperti dalam
pemberontakan PETA. Di sisi lain akan
menjadi bekal dalam mempertahankan
kemerdekaan Indonesia menghadapi
tentara Sekutu, baik yang tergabung
dalam laskar-laskar rakyat maupun yang
akan menjadi tentara Inti Republik
Indonesia. Seperti terlihat pada gambar 6
berikut ini.
Bagaimana dampak negatifnya? Anda
tentu sudah dapat membayangkannya
bagaimana bentuk eksploitasi
(pengerahan) fisik terjadi, baik pada saat
pelatihan maupun sesudah menjadi
Tentara Sukarela yang dikirim untuk
berperang. Mereka yang berada pada
usia produktif (aktif 20 – 40 tahun) harus
berjuang dengan taruhan nyawa demi
membela kepentingan bangsa lain.
Sementara bagi mereka yang tidak terjun
langsung ke medan juang, tenaga mereka
dipersiapkan untuk menyediakan
fasilitas perang mulai dari perlengkapan
fisik sampai pada penyediaan logistik/
bahan makanan untuk tentara.
Dari uraian materi di atas, Anda
tentunya sudah mendapatkan gambaran
yang jelas bagaimana pemerintah Jepang
membuat kebijakan pemerintah untuk
mempertahankan jajahannya, yang
kesemuanya tidak terlepas dari
praktekpraktek eksploitasi terhadap
bangsa Indonesia.
Sebagai langkah selanjutnya Anda dapat
mengerjakan latihan soal berikut ini,
untuk mengukur tingkat pemahaman
Anda terhadap uraian materi modul
yang telah anda pelajari.
Kegiatan belajar 2 :Pergerakan Nasional
Pada Masa Pendudukan Jepang
PERGERAKAN NASIONAL PADA MASA
PENDUDUKAN JEPANGSetelah Anda
mempelajari modul ini, diharapkan
mampu:
1. Menjelaskan aktifitas PUTERA
dalam pergerakan Nasional
Indonesia pada masa
pendudukan Jepang,
2. Menjelaskan aktifitas PETA
dalam pergerakan Nasional
Indonesia pada masa
pendudukan Jepang,
3. Menjelaskan aktifitas gerakan
sosial menentang pendudukan
Jepang.
Kegiatan Pergerakan Nasional
Indonesia pada Masa Pendudukan
Jepang
Masih ingatkah Anda salah satu dampak
pendudukan Jepang di bidang politik
pada kegiatan belajar 1? Tentu Anda
dapat merasakan bagaimana sulitnya,
ruang gerak organisasi pergerakan
nasional yang sedang berada pada
puncak perjuangan di masa kolonial
Belanda, terpaksa harus dibubarkan
karena kebijakan pemerintah Jepang
yang melarang semua organisasi politik.
Sebagai penggantinya, Jepang
membentuk organisasi-organisasi yang
diarahkan untuk kepentingan perangnya.
Kondisi tersebut tetap tidak mematahkan
semangat perjuangan dari para tokoh-
tokoh pemuda Indonesia untuk tetap
memperjuangkan kemerdekaan,
walaupun dengan cara sembunyi-
sembunyi dan ilegal.
Untuk lebih jelasnya, Anda dapat
mempelajari uraian materi di bawah ini.
a. Peranan Putera dalam Pergerakan
Nasional Indonesia
Anda tentu masih ingat, langkah awal
yang dilakukan Jepang untuk dapat
mengerahkan Rakyat Indonesia adalah
dengan mencoba mencari simpati rakyat
membentuk “Gerakan Tiga A” (Nippon
Cahaya Asia, Nippon Pelindung Asia, dan
Nippon Pemimpin Asia). Sayang sekali
gerakan Tiga A ini, tidak dapat bertahan
lama karena tidak mendapat simpati
rakyat. Rakyat justru merasakan kondisi
gerakan Tiga A dengan kekuatan militer
Jepang sangat kejam, bahkan lebih kejam
dari Belanda dan rakyat hanya dijadikan
objek eksploitasi kepentingan perang
semata.
Kegagalan Gerakan Tiga A, membuat
pemerintah Jepang mencari simpati
Rakyat dalam bentuk yang lain yaitu
menawarkan kerjasama dengan para
tokoh pemimpin Indonesia. Oleh karena
itu tokoh-tokoh pergerakan nasional
seperti Ir. Soekarno, Drs. Moh. Hatta dan
Sutan Syahrir dibebaskan.
Para pemimpin bangsa Indonesia merasa
bahwa satu-satunya cara menghadapi
kekejaman militer Jepang adalah dengan
bersikap kooperatif. Hal ini semata
untuk tetap berusaha mempertahankan
kemerdekaan secara tidak langsung.
Berdasarkan pertimbangan tersebut,
maka mereka sepakat bekerjasama
dengan pemerintah militer Jepang
dengan pertimbangan lebih
menguntungkan dari pada melawan. Hal
ini didukung oleh propaganda Jepang
untuk tidak menghalangi kemerdekan
Indonesia. Maka setelah terjadi
kesepakatan, dibentuklah organisasi baru
bernama Putera (Pusat Tenaga Rakyat).
Putera dibentuk pada 16 April 1943
dipimpin oleh Empat Serangkai. Anda
masih ingat siapa saja mereka? Untuk
mengingatkan kembali wawasan Anda.
simaklah gambar 8 berikut ini
Tujuan Putera adalah untuk membujuk
kaum Nasionalis sekuler dan intelektual
untuk mengabdikan pikiran dan
tenaganya demi untuk kepentingan
perang melawan Sekutu. Mengapa
Jepang berkeinginan mengajak tokoh
nasionalis bergabung dalam Putera?
Dalam tempo singkat Putera dapat
berkembang sampai ke daerah dengan
anggotanya adalah kumpulan organisasi
profesi seperti, Persatuan Guru
Indonesia, perkumpulan pegawai pos,
radio dan telegraf, perkumpulan Istri
Indonesia, Barisan Banteng dan Badan
Perantara Pelajar Indonesia serta Ikatan
Sport Indonesia.
Keberhasilan dalam perekrutan/
penggabungan anggota, tidak dapat
dipisahkan dari simpati rakyat terhadap
para tokoh pemimpin Indonesia yang
masih tinggi. Hal ini yang menjadi
pertimbangan pemerintah Jepang untuk
menggerakkan para tokoh tersebut (tentu
Anda pun berpikir hal yang sama).
Keberadaan Putera merupakan
organisasi resmi pemerintah yang
disebarluaskan melalui surat kabar
(media massa) dan radio, sehingga
menjangkau sampai ke desa. Namun
pemerintah militer Jepang sudah
mengantisipasi keberadaan Putera yang
strategis dan politis tersebut dengan
memberikan kegiatan secara terbatas,
khusus yang berkaitan dengan upaya
menghapus pengaruh barat agar
mendukung pemerintah militer Jepang.
Meskipun Putera merupakan organisasi
pemerintah Jepang, namun hampir tidak
ada bantuan dana untuk kegiatan
operasional organisasi tersebut, sehingga
dana untuk kegiatannya harus mencari
sendiri tanpa mengharap banyak dari
pemerintah. Dengan segala
kekurangannya, Putera dapat
dimanfaatkan secara maksimal oleh para
tokoh pemimpin Indonesia untuk
mempersiapkan mental guna
menyongsong kemerdekaan dengan cara
memonitor perkembangan kondisi dunia,
memanfaatkan media massa, surat kabar
dan radio untuk berkomunikasi dengan
rakyat secara leluasa.
Ternyata apa yang dilakukan para
pemimpin Indonesia dinilai oleh
pemerintah Jepang hanya
menguntungkan pihak Indonesia. Maka
diputuskan untuk membubarkan Putera.
Selanjutnya pemerintah Jepang
membentuk organisasi baru yaitu:
- Jawa Hokokai (Himpunan Kebaktian
Jawa)
Agar rakyat Indonesia dapat dihimpun
tenaganya lahir dan batin untuk digalang
kebaktiannya sesuai dengan
Hokoseiasyen (semangat kebaktian).
Anda tentu masih ingat bahasan kegiatan
1, jika tidak, silahkan dibuka kembali.
Dalam tradisi Jepang ada tiga dasar
utama yang harus dimiliki tiap orang
Jepang yaitu sikap rela mengorbankan
diri, mempertebal persahabatan dan
melaksanakan sesuatu harus
menghasilkan bukti. Melalui Jawa
Hokokai ini, tiga aspek tradisi Jepang
tersebut dituntut pula dari rakyat
Indonesia. Para pemimpin organisasi ini
berada di bawah Gunseikan (kepala
pemerintahan militer) dan di tiap daerah
dipimpin oleh Syucokan (Gubernur/
Residen). Dengan terbentuknya Jawa
Hokokai, maka kaum Nasionalis bangsa
Indonesia mulai disisihkan dan kegiatan
mereka dilarang.
Keberadaan Jawa Hokokai adalah
sebagai organisasi sentral yang
terkendali dan merupakn kumpulan dari
Hokokai/profesi, antara lain Izi Hokokai
(Himpunan Kebaktian Dokter), Kyoiku
Hokokai (Himpunan Kebaktian Pendidik),
Fujinkai (Organisasi wanita) dan Keimin
Bunko Syidosyo (pusat budaya). Kegiatan
Hokokai adalah pelaksana pengerahan
atau mobilisasi (penggerakan) barang
yang berguna untuk kepentingan perang
seperti: emas, permata, besi dan lain-lain
-Pembentukan Chuo Sang In
Chuo Sang In terbentuk melalui Osamu
Sirei no: 36 dan 37. Ini adalah sebuah
badan yang bertugas sebagai Dewan
pertimbangan pusat yang berada
langsung di bawah Saiko Shikikan/
Panglima Tertinggi, tugasnya
menyampaikan usul dari pertanyaan-
pertanyaan yang diajukan oleh
pemerintah militer Jepang mengenai
pemerintahan dan politik. (Badan ini
hampir serupa dengan Volksroad/
parlemen di zaman Belanda, Anda masih
ingat kan?
Dalam pelaksanaannya badan ini tidak
dapat mencapai aspirasi rakyat,
sebaliknya anggota badan memiliki
kekuatan yang terbatas bahkan dapat
dikatakan hanya sebagai robot Jepang.
Pertanyaannya adalah:
1. Bagaimana peranan Chuo Sang In bagi
upaya kemerdekaan RI?
2. Apa manfaat yang dapat bangsa
Indonesia rasakan dari Dewan
Pertimbangan Pusat/Chuo Sang In?
Jawabannya:
1. pemerintah Jepang menempuh
kebijakan mengangkat pemimpin
pergerakan nasional untuk memimpin
jabatan-jabatan penting seperti Kepala
Departemen Urusan Agama sebagai
jabatan tertinggi pertama dipegang oleh
Prof. Husein Jayadiningrat Oktober 1943.
Sementara pada November 1943 Mas
Soetardjo Kartohadikoesumo diangkat
menjadi Shucokan Jakarta (Kepala
Karesidenan). Begitu pula jabatan lain
seperti Sanyo (penasihat pemerintah
militer, Departemen Urusan Umum dan
dalam negeri serta Departemen
Kehakiman dan Perekonomian. Semua
jabatan tersebut di atas, tentunya
menjadi bekal dan pengalaman yang
berharga untuk diterapkan dalam
menjalankan roda pemerintahan pasca
proklamasi.
2. Perjuangan politik yang
dilakukan para tokoh pergerakan
nasional memang belum membuahkan
hasil yang dapat dirasakan secara
langsung, mengingat kondisinya yang
t idak memungkinkan. Begitu pula
dengan beberapa perjuangan militer dan
sosial yang akan Anda pelajari di bawah
ini.
b. Peranan PETA dalam Kegiatan
Pergerakan Nasional Indonesia pada
Masa Pendudukan Jepang
PETA adalah suatu kesatuan militer
bersenjata, yang dibentuk atas inisiatif
Gatot Mangkupraja sehingga keberadaan
PETA ada di bawah pengaruh Putera.
Untuk membimbing dan mengawasi
gerak gerik PETA, ditempatkan sejumlah
pelatih (instruktur) yang berpangkat
perwira ( Shidokan) dan bintara ( Shido
Kasyikan) dari kalangan bangsa Jepang.
Pada awalnya pembentukan organisasi
PETA ini adalah untuk memenuhi
kepentingan peperangan Jepang di lautan
Pasifik dalam menghadapi Sekutu namun
dalam perkembangan selanjutnya PETA
sangat besar manfaatnya bagi bangsa
Indonesia untuk meraih kemenangan
dalam perjuangan fisik membela dan
mempertahankan kemerdekaan RI
menghadapi Sekutu dan NICA serta
Jepang sendiri. Para pemuda yang
terlatih dalam PETA ini, nanti akan
menjadi tenaga inti dalam pembentukan
Tentara Nasional Indonesia. Seperti
terlihat pada gambar 9 berikut ini.
Apakah Anda kenal tokoh di bawah ini
seperti Jendral Sudirman, Jendral
Achmad Yani atau Jendral A.H. Nasution?
Mereka adalah mantan tentara PETA
yang akhirnya memegang kendali dalam
mengamankan dan menjaga keamanan
wilayah RI seperti juga Jendral Bambang
Sugeng, Jendral Soeharto, Jendral Umar
Wirahadikusumah dan Jendral Achmat
Taher.
Pada tanggal 14 Februari 1945 terjadi
pemberontakan PETA yang paling
menggoncangkan pemerintah militer
Jepang, ini dilakukan oleh tentara PETA
di Blitar. Disana ditempatkan satu daidan
(batalyon) di bawah Daidanco Surachmad
(Daidan terdiri atas empat cudan (kompi)
dan 12 syodan (pleton). Anggota tentara
PETA di Blitar hampir semuanya berasal
dari daerah yang sama yaitu Blitar.
Mengapa terjadi pemberontakan PETA?
Dan siapa pelopornya? Faktor yang
mendasari pemberontakan tersebut
adalah: tidak tahan melihat penderitaan
yang dialami keluarganya maupun
rakyat sekitarnya akibat penjajahan
Jepang. Rasa iba dan amarah
terakumulasi menjadi suatu
pemberontakan yang dipimpin oleh
Supriyadi, Muradi, Suparyono, Sunarto,
Sudarno, Halir dan dr. Ismangil.
Kemarahan mereka diluapkan dengan
cara membunuh beberapa orang Jepang
dan meninggalkan asrama untuk
bertahan di lereng gunung Kelud di
Blitar Selatan ± 55 orang.
Sayang sekali, pemberontakan ini tidak
didukung oleh rasa persatuan yang kuat
sehingga akhir dari pemberontakan
semua tokoh berakhir di penjara dan
hukuman mati ± 6 orang, seumur hidup
3 orang dan sisanya penjara ± 2 tahun.
Pelaksanaan hukuman mati dilakukan di
Ancol dan dikubur di tempat yang sama,
sedang untuk yang dipenjara
ditempatkan di penjara Cipinang. Untuk
menambah wawasan Anda silahkan Anda
simak gambar 10 berikut ini.
Selanjutnya simak kembali uraian materi
berikutnya.
Supriyadi selaku pimpinan utama tidak
diketahui nasibnya dan melewati proses
pengadilan in Absensia. Bahkan setelah
Indonesia merdeka, ia menempati
jabatan sebagai Menteri Pertahanan
dalam kabinet RI I, namun tidak pernah
muncul. Kemungkinan ia termasuk yang
gugur dalam pemberontakan PETA
sehingga jabatan menteri Pertahanan
digantikan oleh Oerip Sumohardjo.
Demikian sekilas tentang uraian PETA,
namun karena PETA terlalu bersifat
Nasionalis dan dianggap sangat
membahayakan kedudukan Jepang atas
wilayah Indonesia maka pada tahun 1945
PETA dibubarkan. Selanjutnya Anda
dapat mempelajari materi tentang
peranan gerakan sosial dalam
pergerakan Nasional Indonesia.
c. Peranan Gerakan Sosial dalam
Perjuangan Pergerakan Nasional
Indonesia
Pada materi ini Anda akan melihat
bentuk-bentuk perlawanan yang
dilakukan oleh kelompok masyarakat/
tokoh masyarakat. Umumnya
pemberontakan fisik yang mereka
lakukan karena tidak tahan terhadap
praktek-praktek eksploitasi/ penindasan
terhadap harkat dan martabat bangsa
Indonesia. Buruknya kondisi kehidupan
rakyat, mendorong timbulnya
perlawanan rakyat di beberapa tempat
seperti:
1. Peristiwa Cot Plieng, Aceh 10
November 1942
Pemberontakan dipimpin seorang ulama
muda Tengku Abdul Jalil, guru mengaji di
Cot Plieng Lok Seumawe. Usaha Jepang
untuk membujuk sang ulama tidak
berhasil, sehingga Jepang melakukan
serangan mendadak di pagi buta sewaktu
rakyat sedang melaksanakan shalat
Subuh. Dengan persenjataan sederhana/
seadanya rakyat berusaha menahan
serangan dan berhasil memukul mundur
pasukan Jepang untuk kembali ke
Lhokseumawe. Begitu juga dengan
serangan kedua, berhasil digagalkan oleh
rakyat. Baru pada serangan terakhir
(ketiga) Jepang berhasil membakar
masjid sementara pemimpin
pemberontakan (Teuku Abdul Jalil)
berhasil meloloskan diri dari kepungan
musuh, namun akhirnya tertembak saat
sedang shalat.
2. Peristiwa Singaparna
Perlawanan fisik ini terjadi di pesantren
Sukamanah Jawa Barat (Singaparna) di
bawah pimpinan KH. Zainal Mustafa,
tahun 1943. Beliau menolak dengan tegas
ajaran yang berbau Jepang, khususnya
kewajiban untuk melakukan Seikerei
setiap pagi, yaitu memberi
penghormatan kepada Kaisar Jepang
dengan cara membungkukkan badan ke
arah matahari terbit. Kewajiban Seikerei
ini jelas menyinggung perasaan umat
Islam Indonesia karena termasuk
perbuatan syirik/menyekutukan Tuhan.
Selain itu beliaupun tidak tahan melihat
penderitaan rakyat akibat tanam paksa.
Saat utusan Jepang akan menangkap, KH.
Zainal Mustafa telah mempersiapkan
para santrinya yang telah dibekali ilmu
beladiri untuk mengepung dan
mengeroyok tentara Jepang, yang
akhirnya mundur ke Tasikmalaya.
Jepang memutuskan untuk menggunakan
kekerasan sebagai upaya untuk
mengakhiri pembangkangan ulama
tersebut. Pada tanggal 25 Februari 1944,
terjadilah pertempuran sengit antara
rakyat dengan pasukan Jepang setelah
sholat Jumat. Meskipun berbagai upaya
perlawanan telah dilakukan, namun KH.
Zainal Mustafa berhasil juga ditangkap
dan dibawa ke Tasikmalaya kemudian
dibawah ke Jakarta untuk menerima
hukuman mati dan dimakamkan di
Ancol.
3. Peristiwa Cot Plieng, Aceh 10
November 1942
Peristiwa Indramayu terjadi bulan April
1944 disebabkan adanya pemaksaan
kewajiban menyetorkan sebagian hasil
padi dan pelaksanaan kerja rodi/kerja
paksa/Romusha yang telah
mengakibatkan penderitaan rakyat yang
berkepanjangan.
Pemberontakan ini dipimpin oleh Haji
Madriyan dan kawan-kawan di desa
Karang Ampel, Sindang Kabupaten
Indramayu.
Setelah Anda mengamati gambar 11,
bagaimana perasaan Anda?
4. Pemberontakan Teuku Hamid
Teuku Hamid adalah seorang perwira
Giyugun, bersama dengan satu pleton
pasukannya melarikan diri ke hutan
untuk melakukan perlawanan. Ini terjadi
pada bulan November 1944.
Menghadapi kondisi tersebut,
pemerintah Jepang melakukan ancaman
akan membunuh para keluarga
pemberontak jika tidak mau menyerah.
Kondisi tersebut memaksa sebagian
pasukan pemberontak menyerah,
sehingga akhirnya dapat ditumpas.
Di daerah Aceh lainnya timbul pula
upaya perlawanan rakyat seperti di
Kabupaten Berenaih yang dipimpin oleh
kepala kampung dan dibantu oleh satu
regu Giyugun (perwira tentara sukarela),
namun semua berakhir dengan kondisi
yang sama yakni berhasil ditumpas oleh
kekuatan militer Jepang dengan sangat
kejam.
Berbagai bentuk perlawanan baik dari
sipil maupun dari kalangan militer telah
dilakukan rakyat sebagai bentuk
kepedulian mereka terhadap penderitaan
rakyat, namun karena tidak didukung
dengan kekuatan pasukan dan
persenjataan maka semua dapat
dipadamkan. Begitu pula dengan
pemberontakan yang terbesar yang
dilakukan oleh tentara PETA di Blitar.
Meskipun gagal, namun pengaruhnya
besar sekali terhadap semangat
kemerdekaan Indonesia.
Sebenarnya bentuk perlawanan terhadap
pemerintah Jepang yang dilakukan
rakyat Indonesia tidak hanya terbatas
pada bentuk perlawanan fisik saja tetapi
Anda dapat pula melihat betnuk
perlawanan lain/gerakan bawah tanah
seperti yang dilakukan oleh:
1. Kelompok Sutan Syahrir di
daerah Jakarta dan Jawa Barat
dengan cara menyamar sebagai
pedagang nanas di Sindanglaya.
2. Kelompok Sukarni, Adam Malik
dan Pandu Wiguna. Mereka
berhasil menyusup sebagai
pegawai kantor pusat
propaganda Jepang Sendenbu
(sekarang kantor berita Antara).
3. Kelompok Syarif Thayeb, Eri
Sudewo dan Chairul Saleh.
Mereka adalah kelompok
mahasiswa dan pelajar.
4. Kelompok Mr. Achmad Subardjo,
Sudiro dan Wikana. Mereka
adalah kelompok gerakan
Kaigun (AL) Jepang.
Mereka yang tergabung dalam kelompok
di bawah tanah, berusaha untuk mencari
informasi dan peluang untuk bisa
melihat kelemahan pasukan militer
Jepang dan usaha mereka akan dapat
Anda lihat hasilnya pada saat Jepang
telah kalah dari Sekutu, kelompok
pemudalah yang lebih cepat dapat
informasi tersebut serta merekalah yang
akhirnya mendesak golongan tua untuk
secepatnya melakukn proklamasi.
Demikianlah gambaran tentang aktifitas
pergerakan Nasional yang dilakukan oleh
kelompok organisasi maupun gerakan
sosial pada masa pemerintah
pendudukan Jepang, tentu Anda dapat
memahami sebab-sebab kegagalan dan
mengapa para tokoh pergerakan lebih
memilih sikap kooperatif menghadapi
pemerintahan militer Jepang yang sangat
ganas/kejam.
Sebagai langkah selanjutnya, silahkan
Anda kerjakan latihan soal di bawah ini
untuk melihat sejauhmana Anda telah
memahami materi kegiatan 2.
Kegiatan belajar 3 :Aktivitas Perjuangan
Bangsa Indonesia Dalam Mempersiapkan
Kemerdekaan
AKTIVITAS PERJUANGAN BANGSA
INDONESIA DALAM MEMPERSIAPKAN
KEMERDEKAAN
Setelah Anda mempelajari modul ini
diharapkan mampu:
1. menjelaskan tujuan pembentukan
Badan Penyelidik Usaha Persiapan
Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI)
2. menjelaskan hasil kerja dari BPUPKI
3. menjelaskan tujuan pembentukan
Panitia Persiapan Kemerdekaan
Indonesia (PPKI)
4. menjelaskan hasil kerja dari PPKI.
Pembentukan BPUPKI
Latar belakang dan sebab
Memasuki awal tahun 1944, kedudukan
Jepang dalam perang Pasifik semakin
terdesak. Angkatan Laut Amerika Serikat
dipimpin Laksamana Nimitz berhasil
menduduki posisi penting di Kepulauan
Mariana seperti Saipan, Tidian dan Guan
yang memberi kesempatan untuk Sekutu
melakukan serangan langsung ke
Kepulauan Jepang. Sementara posisi
Angkatan Darat Amerika Serikat yang
dipimpin oleh Jendral Douglas Mac
Arthur melalui siasat loncat kataknya
berhasil pantai Irian dan membangun
markasnya di Holandia (Jayapura). Dari
Holandia inilah Mac Arthur akan
menyrang Filipina untuk memenuhi
janjinya. Di sisi lain kekuatan Angkatan
Laut Sekutu yang berpusa di Biak dan
Morotai berhasil menghujani bom pada
pusat pertahanan militer Jepang di
Maluku, Sulawesi, Surabaya dan
Semarang. Kondisi tersebut
menyebabkan jatuhnya pusat pertahanan
Jepang dan merosotnya semangat juang
tentara Jepang. Kekuatan tentara Jepang
yang semula ofensif berubah menjadi
defensif (bertahan).
Kepada bangsa Indonesia, pemerintah
militer Jepang masih tetap menggembar
gemborkan (meyakinkan) bahwa Jepang
akan menang dalam perang Pasifik.
(untuk lebih jelasnya, Anda dapat
membuka kembali materi Perang Pasifik
pada modul sebelumnya).
Pada tanggal 18 Juli 1944, Perdana
Menteri Hideki Tojo terpaksa
mengundurkan diri dan diganti oleh
Perdana Menteri Kaiso Kuniaki. Dalam
rangka menarik sipati bangsa Indonesia
agar lebih meningkatkan bantuannya
baik moril maupun materiil, maka
tanggal 19 September 1944 PM Kaiso
Kuniaki mengeluarkan janji
kemerdekaan kelak kemudian hari bagi
bangsa Indonesia. Janji kemerdekaan ini
sering disebut dengan istilah Deklarasi
Kaiso.
Sejak saat itu pemerintah Jepang
memberi kesempatan pada bangsa
Indonesia untuk mengibarkan bendera
merah putih berdampingan dengan
Hinomaru (bendera Jepang), begitu pula
lagu kebangsaan Indonesia Raya boleh
dinyanyikan setelah lagu Kimigayo. Di
satu sisi ada sedikit kebebasan, namun di
sisi lain pemerintah Jepang semakin
meningkatkan jumlah tenga pemuda
untuk pertahanan. Selain dari organisasi
pertahanan yang sudah ada ditambah
lagi dengan organisasi lainnya seperti:
Barisan Pelajar ( Suishintai), Barisan
Berani Mati ( Jikakutai) beranggotakan
50.000 orang yang diilhami oleh pasukan
Kamikase Jepang yang jumlahnya 50.000
orang (pasukan berani mati pada saat
penyerangan ke Pearl Harbour).
Pada tanggal 1 Maret 1945 Panglima
tentara ke-16 Letnan Jendral Keimakici
Harada, mengumumkan dibentuknya
Badan Penyelidik Usaha Persiapan
Kemerdekaan Indonesia disingkat
BPUPKI/Dokuritsu Junbi Cosakai.
Tujuan pembentukan badan tersebut
adalah menyelidiki dan mengumpulkan
bahanbahan penting tentang ekonomi,
politik dan tata pemerintahan sebagai
persiapan untuk kemerdekaan Indonesia.
Sebagai bahan tambahan wawasan Anda,
simak gambar 12 &13 berikut ini.
Setelah Anda menyimak gambar 12 & 13
tsb, maka simaklah uraian materi
berikutnya.
Walaupun dalam penyusunan
keanggotaan berlangsung lama karena
terjadi tawar menawar antara pihak
Indonesia dan Jepang, namun akhirnya
BPUPKI berhasil dilantik 28 Mei 1945
bertepatan dengan hari kelahiran Kaisar
Jepang. Adapun keanggotaan yang
terbentuk berjumlah 67 orang dengan
ketua Dr. K.R.T. Radjiman
Widiodiningrat dan R. Suroso dan
seorang Jepang sebagai wakilnya Ichi
Bangase ditambah 7 anggota Jepang yang
tidak memiliki suara. Ir. Soekarno yang
pada waktu itu juga dicalonkan menjadi
ketua, menolak pencalonannya karena
ingin memperoleh kebebasan yang lebih
besar dalam perdebatan, karena
biasanya peranan ketua sebagai
moderator atau pihak yang menegahi
dalam memberi keputusan tidak mutlak.
Selama masa tugasnya BPUPKI hanya
mengadakan sidang dua kali. Sidang
pertama dilakukan pada tanggal 29 Mei
sampai 1 Juni 1945 di gedung Chou Sang
In di Jalan Pejambon 6 Jakarta yang
sekarang dikenal dengan sebutan Gedung
Pancasila. Pada sidang pertama, Dr. KRT.
Rajiman Widyodiningrat selaku ketua
dalam pidato pembukaannya
menyampaikan masalah pokok
menyangkut dasar negara Indonesia
yang ingin dibentuk pada tanggal 29 Mei
1945.
Ada tiga orang yang memberikan
pandangannya mengenai dasar negara
Indonesia yaitu Mr. Muhammad Yamin,
Prof. Dr. Supomo dan Ir. Soekarno.
Orang pertama yang memberikan
pandangannya adalah Mr. Muhammad
Yamin.
Dalam pidato singkatnya, ia
mengemukakan lima asas yaitu:
a. peri kebangsaan
b. peri ke Tuhanan
c. kesejahteraan rakyat
d. peri kemanusiaan
e. peri kerakyatan
Pada tanggal 31 Mei 1945, Prof. Dr.
Soepomo dalam pidatonya mengusulkan
pula lima asas yaitu:
a. persatuan
b. mufakat dan demokrasi
c. keadilan sosial
d. kekeluargaan
e. musyawarah
Pada sidang hari ketiga tanggal 1 Juni
1945, Ir. Soekarno mengusulkan lima
dasar negara Indonesia merdeka yaitu:
a. Kebangsaan Indonesia
b. Internasionalisme dan peri
kemanusiaan
c. Mufakat atau demokrasi
d. Kesejahteraan sosial
e. Ketuhanan yang Maha Esa.
Kelima asas dari Ir. Soekarno itu disebut
Pancasila yang menurut beliau dapat
diperas menjadi Tri Sila atau Tiga Sila
yaitu:
a. Sosionasionalisme
b. Sosiodemokrasi
c. Ketuhanan yang berkebudayaan
Bahkan menurut Ir. Soekarno Trisila
tersebut di atas masih dapat diperas
menjadi Eka sila yaitu sila Gotong
Royong.
Anda masih ingat tentang dasar negara
Indonesia Pancasila? Ternyata konsep
Pancasila diambil dari konsep Ir.
Soekarno, dan kita selalu mengenang
tanggal 1 Juni sebagai hari lahirnya
Pancasila.
Meskipun sudah ada tiga usulan tentang
dasar negara, namun sampai 1 Juni 1945
sidang BPUPKI belum berhasil mencapai
kata sepakat tentang dasar negara. Maka
diputuskan untuk membentuk panitia
khusus yang diserahi tugas untuk
membahas dan merumuskan kembali
usulan dari anggota, baik lisan maupun
tertulis dari hasil sidang pertama.
Panitia khusus ini yang Anda kenal
dengan Panitia 9 atau panitia kecil yang
terdiri dari:
1. Ir. Soekarno (ketua)
2. Drs. Moh. Hatta (wakil ketua)
3. KH. Wachid Hasyim (anggota)
4. Abdoel Kahar Muzakar (anggota)
5. Mr. A.A. Maramis (anggota)
6. Abikoesno Tjokrosoeyoso (anggota)
7. H. Agus Salim (anggota)
8. Mr. Achmad Soebardjo (anggota)
9. Mr. Muhammad Yamin (anggota).
Pada tanggal 22 Juni 1945, Panitia
Sembilan mengadakan pertemuan. Hasil
dari pertemuan tersebut,
direkomondasikan Rumusan Dasar
Negara yang dikenal dengan Piagam
Jakarta (Jakarta Charter) yang berisi
a. Ketuhanan dengan kewajiban
menjalankan syariat Islam bagi
pemelukpemeluknya;
b. Kemanusiaan yang adil dan beradab;
c. Persatuan Indonesia;
d. Kerakyatan yang dipimpin oleh
hikmat kebijaksanaan dalam
permusyawaratan perwakilan;
e. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat
Indonesia.
Coba Anda perhatikan rumusan piagam
Jakarta point pertama, konsep inilah
yang pada akhirnya mengalami
perubahan karena adanya kritik bahwa
bangsa Indonesia majemuk dalam
beragama. Di sisi lain konsep tersebut
saat ini sedang gencargencarnya untuk
diusahakan kembali yaitu upaya untuk
menjalankan syariat Islam bagi
pemeluknya mengingat agama Islam
merupakan mayoritas di Indonesia.
(Silahkan Anda analisa sendiri
bagaimana pendapat Anda tentang
polemik/masalah di atas?)
Setelah piagam Jakarta berhasil disusun,
BPUPKI membentuk Panitia Perancang
Undang-Undang Dasar. Ini merupakan
sidangnya yang ke-2 pada tanggal 10 – 16
Juli 1945. Panitia ini diketuai oleh Ir.
Soekarno dan beranggotakan 19 orang.
Pada sidang tanggal 11 Juli 1945, panitia
Perangcang UUD membentuk panitia
kecil yang beranggotakan 7 orang.
a. Prof. Dr. Mr. Soepomo (ketua
merangkap anggota)
b. Mr. Wongsonegoro
c. Mr. Achmad Soebardjo
d. Mr. A.A. Maramis
e. Mr. R.P. Singgih
f. H. Agus Salim
g. Dr. Sukiman.
Tugas panitia kecil adalah
menyempurnakan dan menyusun
kembali rancangan UUD yang telah
disepakati.
Selain panitia kecil di atas, adapula
panitia Penghalus bahasa yang
anggotanya terdiri dari Prof. Dr. Mr.
Soepomo, Prof. Dr. P.A.A. Hoesein
Djayadiningrat.
Tanggal 13 Juli 1945 panitia perancang
UUD yang diketuai Ir. Soekarno
mengadakan sidang untuk membahas
hasil kerja panitia kecil perancang UUD.
Pada tanggal 14 Juli 1945 dalam rapat
pleno BPUPKI menerima laporan panitia
perancang UUD yang dibacakan Ir.
Soekarno. Dalam laporan tersebut tiga
masalah pokok yaitu:
a. pernyataan Indonesia merdeka
b. pembukaan UUD
c. batang tubuh UUD.
Konsep pernyataan Indonesia merdeka
disusun dengan mengambil tiga alenia
pertama piagam Jakarta. Sedangkan
konsep Undang-Undang Dasar hampir
seluruhnya diambil dari alinea keempat
piagam Jakarta.
Hasil kerja panitia perancang UUD yang
dilaporkan akhirnya diterima oleh
BPUPKI. Kejadian ini merupakan
momentum yang sangat penting karena
disinilah masa depan bangsa dan negara
dibentuk.
Panitia Persiapan Kemerdekaan
Indonesia (PPKI)
PPKI atau Dokuritsu Junbi Inkai
Pada tanggal 7 Agustus 1945, BPUPKI
atau Dokurtsu Junbi Cosakai dibubarkan
oleh Jepang karena dianggap terlalu
cepat mewujudkan kehendak Indonesia
merdeka dan mereka menolak adanya
keterlibatan pemimpin pendudukan
Jepang dalam persiapan kemerdekaan
Indonesia.
Pada tanggal itu pula dibentuk PPKI atau
Dokuritsu Junbi Inkai, dengan anggota
berjumlah 21 orang terdiri dari 12 orang
dari Jawa, 3 orang dari Sumatra, 2 orang
dari Sulawesi, 1 orang dari Kalimantan, 1
orang dari Nusa Tenggara, 1 orang dari
maluku, 1 orang dari Tionghoa.
PPKI diketuai oleh Ir Soekarno, wakil
ketuanya adalah Moh Hatta dan
penasehat Ahmad Subardjo. Keanggotaan
bertambah 6 orang tanpa sepengetahuan
Jepang yaitu R.A.A Wiranata Kusumah, ki
Hajar Dewantoro, Mr. Kosman
singodimejo, Sayuti Melik dan Iwa
Kusuma Sumantri. Tugas PPKI adalah
menyusun rencana kemerdekaan
Indonesia yang telah dihasilkan BPUPKI.
PPKI pada dasarnya dibentuk oleh
pemerintah pendudukan Jepang sebagai
upaya untuk menarik simpati dari
berbagai golongan.
PPKI secara simbolik dilantik oleh
Jendral Terouchi dengan mendatangkan
Ir. Soekarno, Drs. M. Hatta dan juga
Rajiman Wedyodiningrat (mantan ketua
BPUPKI) ke Saigon pada tanggal 9
Agustus 1945. Dalam pidato
pelantikannya Terauchi menerangkan
bahwa cepat atau lambat kemerdekaan
bisa diberikan, tergantung pada cara
kerja PPKI. adapun wilayah Indonesia,
maka wilayah Indonesia akan meliputi
bekas Hindia Belanda. Bahkan dari hasil
pertemuan tanggal 11 Agustus 1945,
rencana kemerdekaan akan diberikan
tanggal 24 Agustus 1945.
Setelah pembentukannya PPKI tidak
dapat berbuat banyak, karena
kegiatannya terganggu oleh gerakan para
pemuda yang berkeinginan agar
pemimpin PPKI yaitu Ir. Soekarno dan
Drs. M. Hatta segera memproklamasikan
kemerdekaan Indonesia khususnya pada
tanggal 15 Agustus 1945, setelah para
pemuda mendengar berita kekalahan
Jepang atas Sekutu akibat pemboman
kota Hiroshima 6 Agustus 1945 dan
Nagasaki 9 Agustus 1945.
Sebagai bukti pelaksanaan proklamasi
tersebut, silahkan Anda simak gambar 14
berikut ini.
Setelah proklamasi kemerdekaan 17
Agustus 1945 fungsi dan peranan PPKI
berubah menjadi:
a. wakil seluruh rakyat Indonesia
b. badan resmi yang berwenang
mengesahkan UUD Negara
c. badan yang memilih presidan dan
wakil presiden
d. badan pendiri negara Republik
Indonesia
e. badan tertinggi Negara Republik
Indonesia.
Adapun hasil kerja sidang PPKI pada
tanggal 18 Agustus 1945 adalah
menghasilkan 3 keputusan penting demi
kelangsungan kehidupan bangsa dan
negara yang baru merdeka, antara lain:
a. mengesahkan UUD negara
b. memilih dan mengangkat Ir. Soekarno
sebagai presiden dan Drs. M. Hatta
sebagai wakil presiden RI
c. membentuk Komite Nasional untuk
membantu tugas presiden sebelum DPR/
MPR terbentuk.
Masih ada beberapa sidang PPKI pasca
kemerdekaan yang merupakan hasil
kerja PPKI selama masa tugasnya, namun
akan dibahas pada modul selanjutnya.
(modul 5, proklamasi kemerdekaan RI).
